PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2006

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2006-ppt Download

  • Date:05 Jul 2020
  • Views:24
  • Downloads:0
  • Size:1.13 MB

Share Presentation : PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2006

Download and Preview : PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2006

Report CopyRight/DMCA Form For : PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2006


Transcription:

TATA PERSURATAN DINASDI LINGKUNGANKEMENTERIAN AGAMAPresented by Choirul Hidayati TATA PERSURATAN.
DASAR HUKUM Keputusan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur NegaraNomor 72 KEP M PAN 07 2003tentang Pedoman Umum Tata.
Naskah Dinas PMA Nomor 16 tahun 2006 tentangTata Persuratan Dinas di lingkunganDepartemen Agama Pengertian Umum.
Surat adalah pernyataan tertulisdalam segala bentuk dan corakyang diatur dan digunakansebagai sarana komunikasi untukmenyampaikan informasi dari.
satu pihak kepada pihak lainsesuai dengan ketentuan yang Asas Asas TataPersuratan Asas Keamanan.
Asas Pertanggungjawaban Akuntabilit... Asas Keterkaitan Asas Pelayanan Prima Asas Efisiensi Asas Efektif.
Penggolongan SuratA Statuter1 Peraturan Menteri Agama2 Keputusan Menteri Agama3 Instruksi Menteri Agama.
4 Keputusan Pimpinan SatuanOrganisasi UPT5 Instruksi Pimpinan SatuanOrganisasi UPT1 Surat Dinas.
2 Nota Dinas4 Laporan5 Telegram6 Surat Kawat8 Pengumuman.
9 Undangan10 Surat Pengantar11 Telepon12 Teleks13 Faksimili Fax .
14 Elektronic Mail Email 15 www World Wide Web Website PERBEDAAN SURAT STATUTER NON STATUTERSurat Statuter Surat non Statuter.
Untuk surat yang Untuk surat yangditandatangani oleh atauditandatangani oleh atauan Menteri Agamaan Menteri Agama.
menggunakan lambangnegara yang terletak pada menggunakan lambangbagian tengah atas negara dan tulisan Untuk surat yang Menteri Agama Republikditandatangani oleh Indonesia pada bagian.
Pimpinan satuan Organisasi tengah atasmenggunakan logo Untuk surat yangKementerian Agama yang ditandatangani selainterletak pada bagian tengah Menteri Agamaatas menggunakan kop surat.
Yang ditandatanganioleh atau an Menteri Yang ditandatanganioleh PimpinanSatuan Organisasi.
CONTOH SURATNON STATUTER Yang ditandatanganioleh atau an Menteri MENTERI AGAMAAgama REPUBLIK INDONESIA.
Yang ditandatangani KEMENTERIAN AGAMA RISEKRETARIAT JENDERALoleh Pimpinan Jalan Lapangan Banteng BaratSatuan Organisasi No 3 4Telepon .
Jakarta 10710 PERBEDAAN SURAT STATUTER NON STATUTERSurat Statuter Surat non Statuter Penomoran surat Penomoran surat non.
statuter statuter menggunakanmenggunakan nomor kode indeks dan kodeklasifikasiurut dan tahunpembuatan surat Contoh .
SJ B VI KS 02 234 2012Contoh Kw 10 1 PP 00 145 2012NOMOR 3 TAHUN 2012 Kd 10 03 1 KU 00 78 2012 Ma 10 KP 02 3 786 2012.
Diisi sesuai nomor urutMAN di provinsi tersebut PERBEDAAN SURAT STATUTER NON STATUTERSurat Statuter Surat non Statuter.
Bagian surat Statuter Bagian surat statuterterdiri dari 4 bagian terdiri dari 3 bagian yaitu yaitu 1 Judul 1 Kepala surat2 Pembukaan 2 Isi surat.
3 Batang Tubuh 3 Kaki surat4 Penutup PERBEDAAN SURAT STATUTER NON STATUTERSurat Statuter Surat non Statuter.
Pencantuman tanggal pada Pencantuman tanggal padasurat statuter terletak pada surat non statuter terletakbagian penutup pada kepala surat sejajardengan nomor surat Penulisan nama pejabat Penulisan nama.
pemangku jabatan untuk pejabat pemangku jabatanpenandatanganan surat untuk penandatanganandiketik dengan huruf surat diketik dengan hurufkapital tanpa awal kapital tidak perlumenggunakan gelar dan garis bawah dan tanda.
pangkat baca diberi gelarkesarjanaan dan NIP Surat statuter terdiri dari Pembukaan Batang Tubuh .
Judul terdiri atas 1 Kalimat Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Pimpinan SatuanOrganisasi 2 Nomor dan tahun .
3 Nama Peraturan Contoh Surat Statuter Judul diketik sebagaimana contoh dibawahPERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK setiapINDONESIA baris 1.
NOMOR 16 TAHUN 2006TATA PERSURATAN DINASDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Pada judul peraturan perundang undangan perubahan ditambahdengan frase PERUBAHAN ATAS di depan nama.
PeraturanPerundang Undangan yang diubah Cara pengetikansebagaimana contoh di bawah ini KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIKNOMOR 9 TAHUN 2000PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI.
NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPANTANGGAL 1 SYAWAL 1420 H 2000M Jika Peraturan dan Keputusan telah diubah lebih dari 1 satu kali diantara kata PERUBAHAN dan kata ATAS disisipkan keteranganyang menunjukkan beberapa kali perubahan tersebut telah.
dilakukan tanpa merinci perubahna sebelumnya Cara pengetikansebagaimana contoh di bawah ini PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIKNOMOR 50 TAHUN 2007PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN.
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2006TATA PERSURATAN DINASDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Jika judul peraturan perundang undangan mencabut.
disisipkan kata PENCABUTAN di depan namaPeraturan Perundang undangan yang dicabut Carapengetikan sebagaimana contoh di bawah ini PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIKNO TAHUN .
PENCABUTANKEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 168 TAHUN2003 TENTANG TATA PERSURATAN DINASDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Pembukaan terdiri atas .
1 Kalimat Menteri Agama RepublikIndonesia Pimpinan SatuanOrganisasi 2 Konsiderans Menimbang 3 Dasar Hukum Mengingat .
4 Memperhatikan Apabila perlu 5 Diktum Mengintruksikan kepada PembukaanJabatan pembentukan peraturanperundang undangan ditulis seluruhnya.
dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah dan diakhiri dengan tanda bacakoma Cara pengetikan sebagai berikutJarak 2 spasiMENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.
Jarak 3 spasi KonsideransDiawali dengan kata menimbang dan cara pengetikannyasebagai berikut Jarak setiap baris.
Menimbang a bahwa 1 spasi antar barisb bahwa Jarak setiap baris Dasar hukum.
Diawali dengan kata mengingat dan cara pengetikannyasebagai berikut Jarak setiap barisMengingat 1 barisJarak antar.
Jarak setiap baris2 Jarak setiap baris Bila diperlukan 1 5 spasi.
Memperhatikan 1 1 Kata Memutuskan diketik dengan huruf kapitaltanpa spasi diantara suku kata dan diakhiridengan tanda baca titik dua serta diletakkan.
ditengah margin contoh Jarak 2 spasiMEMUTUSKAN Jarak 2 spasi2 Kata Menetapkan diketik sejajar kebawahdengan kata menimbang mengingat memperhatikan Huruf awal kata menetapkan.
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengantanda baca titik dua contoh Menetapkan PERATURAN MENTERI AGAMATENTANG TATA PERSURATAN DINAS DIKEMENTERIAN AGAMA.
LINGKUNGAN Batang TubuhTerdiri dari bab dan pasal Batang TubuhBatang tubuh Peraturan Perundang .
undangan memuat semua substansiperaturan yang dirumuskan dalam pasal pasal contoh 1 Dalam bentuk DiktumJarak 1 5 spasi.
Pertama Kedua 2 Dalam bentuk pasal pasalJarak 1 spasiJarak 1 5 spasi.
Jarak 1 spasi Jarak 1 spasi Penutup terdiri atas .
1 Tempat Penetapan 2 Tanggal Bulan dan tahunpenetapan 3 Nama jabatan 4 Tanda tangan pejabat .
5 Nama pejabat pemangku6 Cap Jabatan cap dinas Ditetapkan di Jarak 4 spasipada tanggal Jarak 1 spasi.
Jarak 1 5 spasiMENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIATanda tangan dan cap jabatan Jarak 5 spasiNama lengkap Jarak 4 spasi.
SURAT NON STATUTER 1 Kepala surat terdiri atas a Kop surat b Nomor Sifat Lampiran Hal c Tempat tanggal bulan dan tahun.
d Alamat surat2 Isi Surat terdiri dari a Pembukaanb Isi Pokokc Penutup.
3 Kaki surat terdiri atas 4 Nama jabatan titelatur 5 Tanda tangan6 Nama pejabat pemangku Jabatan 8 Cap jabatan cap dinas.
Tembusan Surat1 Kata tembusan diketik dengan huruf awalkapital lurus dengan nomor di atas tanpa diberi garis bawah 2 Apabila tembusan surat ditujukan kepada.
lebih dari satu instansi dibelakang kata tembusan dibubuhkan titik dua 3 Pengertian tembusan ditetapkan pakainomor urut lurus dengan huruf T 4 Urutan objek tembusan dimulai dari.
pejabat yang tertinggi tingkat eselonnya 5 Tembusan tidak dibenarkanmenggunakan kata Kepada Yth atau Yth Sifat SuratSifat surat ditulis dengan memperhatikan .
a Keaslian surat 2 Tembusan3 Salinan4 Petikanb Bobot Informasi.
1 Surat penting2 Surat biasac Pengamanan informasi1 Sangat rahasia2 Rahasia.
3 Terbatas Penggunaan Logo A Surat Statuter Surat Statuter yang ditandatangani olehatau a n Menteri Agama menggunakan.
Lambang Negara Republik Indonesiayang terletak di tengah atas Memorandum Of Understanding MoU menggunakan logo lambang Garuda Surat Statuter yang ditandatangani oleh.
Pimpinan Satuan Organisasimenggunakan logo Kementerian Agamayang terletak di tengah atas Penggunaan Logo B Surat Non Statuter.
1 Surat Non Statuter yang ditandatanganioleh Menteri Agama menggunakanLambang Negara Republik Indonesia dantulisan Menteri Agama Republik Indonesiayang terletak di tengah atas.
2 Surat dinas yang ditandatangani oleh selainMenteri Agama menggunakan logoKementerian Agama3 Surat UIN IAIN IHDN STAIN STAKN STAHN STABN menggunakan logo.
masing masing4 Surat dinas Instansi Vertikal dan UPTmenggunakan logo Kementerian Agama Proses dan CaraPembuatan Surat.
Surat Statuter Non Statuter 1 Penyiapan Konsep2 Pengajuan Konsep3 Pengetikan Surat ditambahkan contoh4 Penomoran Surat.
Penyiapan KonsepPenyiapan konsep dilakukan dengantepat jelas dan singkat sertamenggunakan bahasa Indonesiayang baku baik dan benar.
Pengajuan Konsep1 Konsep diajukan secara hirarkis sampaipejabat menandatangani sesuai prosedurdalam unit kerja organisasi setelah ditelitidan diparaf oleh pejabat yang terkait sebagai.
pertanggung jawaban2 Jika materi surat menyangkut lebih dari satuunit kerja konsep terlebih dahulu diedarkandan dibahas dengan pejabat unit kerja3 Net Surat Statuter diajukan kepada pejabat.
yang berwenang Penomoran Surat1 Penomoran surat dilaksanakan setelah suratditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menjaga agar tanggal dan.
pemberlakuan surat tidak ada selisih waktuyang terlalu lama 2 Penomoran surat dilaksanakan oleh unit yangmenangani tugas dan fungsi bidang hukum 3 Khusus penomoran surat yang berkaitan.
dengan kepegawaian diatur oleh unit yangmenangani tugas dan fungsi bidangkepegawaian 4 Penomoran surat untuk instansi vertikal danUPT dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
di bidang pembinaan administrasi PENANDATANGAN SURATPimpinan Pejabat yang berwenang menandatangani surat statuter non statuter diatur sebagaiI Menteri Agama RIII Pimpinan Satuan Organisasi Eselon I .
Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal Inspektur Jenderal Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Rektor UIN IAIN IHDN.
III Pimpinan Satuan Organisasi Eselon II setara Eselon II Kepala Kantor Wilayah Kepala STAIN STAKN STAHN STABNIV Pimpinan Satuan Unit Kerja Eselon III Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota.
Kepala Balai LITBANG dan DIKLATV Pimpinan Satuan Unit Kerja Eselon IV KUA Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kepala Madrasah NegeriVI Khusus mengenai Surat Statuter di bidang kepegawaian diatur tersendiri dengan.
keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 1993VII Pimpinan Satuan Organisasi Eselon I dan Pejabat dibawahnya dapatmenandatangani Surat Dinas tanpa atas nama a n Menteri Agama atau a n atasannya masing masing dalam hal Nota Dinas dan Memo.
Surat Dinas kepada atasannya langsung Jalur SuratA Jalur Surat Dari Atas ke BawahJalur Surat dari atas ke bawah hanyadiperbolehkan mengirimkan surat ke satu tingkat.
dibawahnya kecuali surat karena tugas danfungsinya dapat mengirim surat kepada unitmanapun dalam rangka pengawasan dan tindakJalur Surathasil Dari Bawah ke Atas.
pemeriksaanJalur Surat dari bawah ke atas hanyadiperbolehkan mengirim surat ke satu tingkatdiatasnya kecuali 1 Kenaikan pangkat Pegawai diberlakukan jalur.
prosedur yang diatur dalam keputusan MenteriAgama No 27 tahun 1971Jakarta 10710 PERBEDAAN SURAT STATUTER & NON STATUTER Surat Statuter Penomoran surat statuter menggunakan nomor urut dan tahun pembuatan surat Contoh : NOMOR 3 TAHUN 2012 Surat non Statuter Penomoran surat non statuter menggunakan kode indeks dan kode klasifikasi Contoh : SJ/B.VI/KS.02/234/2012 Kw.10.1/PP.00/145/2012 Kd.10.03/1/KU.00/78/2012 Ma ...

Related Presentations

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

3. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan; dan dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada. 4. Bidang Kesiswaan Sekolah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik.

20 Views0 Downloads

PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL MENTERI

Ekuivalensi kegiatan untuk pemenuhan beban mengajar 24 jam tatap muka sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 sebagaimana yang diubah menjadi Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan beserta pedoman pelaksanaannya.

11 Views0 Downloads

BAHAN RAPAT KERJA MENTERI AGAMA amp MENTERI PENDIDIKAN DAN

Salah satu hal fundamental yang berkaitan erat dengan berbagai macam persoalan guru adalah buruknya sistem pengelolaan data guru.Kondisi data guru secara nasional baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyedihkan.

31 Views0 Downloads

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK

Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5496/C/KR/2014 Nomor: 7915/D/KP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 pada Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. DASAR

12 Views0 Downloads

SLIDE PRESENTATION PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

mdn 22 / 1974 uu no. 5 / 1974 pp. 5 / 1975 pp. 6 / 1975 per. mdn 11 / 1975 uu no. 22 / 1999 pp. 105 / 2000 kep. ... slide presentation peraturan pemerintah republik indonesia no. 58 tahun 2005 tanggal 9 desember 2005 oleh teuku aliman widyakwara depdagri jakarta 2006 ... 42 laporan keuangan dan kinerja standar & sistem akuntansi sistem ...

12 Views0 Downloads

SOSIALISASIPERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK

Ketentuan HTI. Apabila tidak tersedia pohon siap tebang, maka biaya yang berhubungan dengan usaha penanaman dikapitalisasi sebagai " HTI dalam pengembangan “ sampai umur siap tebang dan diamortisasi selama jangka waktu masa konsesi, dan amortisasi dimulai sejak penebangan dilakukan serta dibukukan sebagai biaya produksi.

6 Views0 Downloads

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional • • 2 • MUDA MADYA UTAMA III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e 200 200 200 200 200 200 200 80 160 280 400 520 680 20 40 70 100 130 170 200 300 400 550 700 850 ...

17 Views0 Downloads

PERATURAN MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Repliblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 ...

18 Views0 Downloads

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 66 TAHUN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN ... KERJASAMA, DAN MUSYAWARAH Alam POLA HIDUP SEHAT, RAMAH LINGKUNGAN, PATRIOTIK, DAN CINTA PERDAMAIAN KETERAMPILAN Proses Mengamati + Menanya + Mencoba + Mengolah + Menyaji + Menalar + Mencipta Abstrak MEMBACA, MENULIS, MENGHITUNG, MENGGAMBAR ...

18 Views0 Downloads

DRAF PERATURAN PERATURAN PENDIDIKAN DISIPLIN MURID 2005

Mentee terdiri daripada murid dalam kelas. Setiap kelas mempunyai 2 orang mentor. Perjumpaan diadakan di dalam kelas. ... Memastikan GBKSM mentadbir SD dan UGDT mengikut jadual. ... TINDAKAN KKM. Mengedar Saringan 1 dan Saringan 2 (DASS dan Daya Tindak) kepada semua sekolah. ...

23 Views0 Downloads

AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 PERATURAN PERATURAN ELEKTRIK 1994

peraturan-pertaturan elektrik 1994 akta bekalan elektrik 1990 peraturan-peraturan elektrik 1994

6 Views0 Downloads

AGAMA DAN PENGERTIAN AGAMA DALAM BERBAGAI BENTUKNYA

I. PENGERTIAN AGAMA Kata agama merupakan terjemahan dari kata din (الدين) dalam bahasa Arab yang berarti menguasai, menundukkan dan religi dalam bahasa latin yang dalam satu pendapat dari kata relegere berarti mengumpulkan, membaca Kata agama sendiri merupakan berasal dari bahasa sanskrit yang dalam satu pendapat sebagaimana Harun Nasution ...

32 Views0 Downloads